Diskresi Kepolisian

Diskresi Kepolisian. Diskresi kepolisian sebagaimana didikan pelatihan dan penugasan secara diatur dalam pasal 18 ayat (1) harus berjenjang dan berlanjut dik aitka n j uga deng an.

Secara definisi diskresi tercantum di dalam UU nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Angka (9) dan Angka (3) sementara itu Diskresi Kepolisian tercantum di dalalm UU nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 Ayat (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara.

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN …

PDF fileKarena diskresi kepolisian terle­ tak di antara garis batas moral dan hukum maka untuk mencegah agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang perlu dibatasi pelaksanaan­ nya dengan asas kewajiban Asas kewajiban terdiri dari 4 (em­ pat) subasas yang merupakan dasar patokan bagi pelaksanaan diskresi yaitu .

Diskresi Kepolisian Dan Dasar Hukumnya – TRIBRATANEWS

PDF filemenerapkan diskresi kepolisian yaitu dasar yuridis dan non yuridis Akibat hukum dari tindakan diskresi Kepolisian yaitu masingmasing pihak dapat mengetahui posisinya Berdasarkan simpulan tersebut disarankan bagi penyidik selaku aparat Kepolisian yaitu dalam melaksanakan diskresi hendaknya tetap dalam batasbatas yang telah ditentukan oleh hukum Pimpinan Polri.

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM

PDF fileDiskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pasal 18 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara repoblik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri” Dalam prakteknya Pasal 18.